Mengawali tahun baru 2014, Asosiasi Staf Indonesia di kantor saya mengadakan diskusi dengan Wimar Witoelar, tokoh media yang dikenal dengan komentar-komentar politiknya yang lugas. Dikarenakan kesibukan yang ada, saya tidak bisa hadir tepat waktu. Ruangan sudah penuh ketika saya datang. Ternyata diskusi kali ini sangat menyedot perhatian mereka yang peduli dengan perkembangan politik di Indonesia menjelang pemilihan umum presiden tahun ini. Bukan hanya teman-teman staf Indonesia, tetapi juga staf asing dan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan di Washington, DC.
A Conversation with Wimar Witoelar
Berikut beberapa jawaban Pak Wimar atas pertanyaan yang dilontarkan pengunjung. Tentu saya sarikan saja dari yang saya bisa tangkap dari pernyataan beliau. Mudah-mudahan saya tidak salah mengerti, ya.
1. Presiden SBY.
Presiden SBY sebetulnya bagus. Sayang banyak anggota partainya terlibat kasus hukum. Disisi lain, perlu diingat bahwa partainya tidak memiliki media seperti para calon presiden yang menguasai media dan mempengaruhi berita-berita yang keluar ke masyarakat. Tidak banyak yang tahu bagaimana bagusnya Wakil Presiden Budiono atau Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengurus negara, karena tidak diekspos media.
2. Korupsi.
Tidak mudah memberantas korupsi, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini cukup berprestasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Memang jalan masih panjang, masalah korupsi tidak bisa diberantas dalam waktu sekejap.
3. Konflik Pemilu.
Kemungkinan besar dalam pemilu 2014 tidak akan terjadi konflik kekerasan yang berarti. Indonesia sudah mengalami 3 kali pemilu sejak turunnya Presiden Soeharto dan nyatanya pada ketiga pemilu tersebut, kondisi keamanan relatif baik-baik saja.
4. Militer.
Demiliterisasi setelah jatuhnya Presiden Soeharto ternyata berhasil. Tidak ada peristiwa politik berlatar belakang militer seperti yang terjadi di negara lain. Ini juga pembuktian untuk militer Indonesia, bahwa mereka tidaklah bodoh untuk mengangkat senjata untuk membuat kekacauan. Selain itu, pasca 1998 ada pemikiran awam bahwa apa pun yang dilakukan militer adalah salah. Sehingga militer sangat berhati-hati dan lebih mengurusi situasi internal, seperti memperbaiki taraf hidup prajurit.
5. Kebijakan Luar Negeri.
Sepertinya jarang ada kebijakan luar negeri yang pasti. Banyak yang hanya berdasarkan emosi. Kalau ada permasalahan perbatasan atau budaya, baru bersuara. Atau yang belakangan terjadi dengan Australia soal penyadapan, barulah mengeluarkan pernyataan.
.jpg)