Tahun buku atau tahun fiskal Federal AS berakhir tanggal 30
September. Menurut undang-undang (UU) yang ada, jika Anggaran Pengeluaran dan
Belanja Negara (APBN) untuk tahun fiskal yang baru belum disetujui Kongres pada
tanggal tersebut, maka mulai keesokan harinya (1 Oktober) pemerintahan Federal
AS tidak bisa berjalan (shutdown) sampai APBN disahkan. Kongres terdiri dari
DPR (House of Representative) yang kini dikuasai Partai Republik (Republiken)
dan Senat yang kini dikuasai Partai Demokrat.
Pemerintah Federal berarti Pemerintah Pusat, bukan
Pemerintah Negara Bagian (Pemda). Maka yang terhenti karena shutdown ini
hanyalah layanan/pengeluaran yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat saja. Yang
dimaksud dengan 'layanan' di sini termasuk pengeluaran atas gaji Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Pusat yang bekerja di berbagai Departemen/Kementerian, Badan, Biro,
Komisi, Pengadilan, dan institusi militer. Namun, tentu saja ada bagian
pemerintahan yang harus tetap berjalan. Hanya PNS Pusat yang memiliki jabatan
'penting' (essential) yang diizinkan masuk kerja (alias juga tetap dapat gaji),
sedangkan sisanya yang tergolong 'tidak penting' (non-essential) dirumahkan
atau cuti tidak dibayar (unpaid leave, alias tidak dapat gaji) selama shutdown
berlangsung. Total PNS Pusat yang dirumahkan mencapai 800 ribu orang.
Bayangkan, bagaimana kalau gaji Anda tiba-tiba di-stop begini?
Pengecualian tutupnya Pemeritah Pusat vs Pemda terjadi pada
Pemda Washington, DC. Anggaran dasar Pemda DC menyatakan bahwa pengeluaran
District of Columbia (DC) wajib disetujui Pemerintah Federal. Dengan kata lain,
jika Pemerintah Pusat tutup maka Pemda DC juga kena getahnya. Padahal DC punya
pemasukan sendiri dari pajak daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah
lainnya. Hal ini sejak dulu tidak lelah berulang kali diprotes oleh Walikota DC
termasuk DPRD DC. Bahkan saat ancaman shutdown pada April 2011, Walikota DC dan
beberapa Anggota DPRD DC sampai diborgol polisi karena protes tanpa izin di
dekat Gedung Capitol.
Lho, kok, pernah hampir shutdown pada April 2011? Katanya
tadi batas waktunya 30 September? Sebelum kejadian Oktober 2013, pernah ada
shutdown sebelumnya?
Betul, shutdown pada Oktober 2013 ini bukan yang pertama
kali. Shutdown terakhir dua kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Bill
Clinton pada akhir 1995 dan awal 1996. Sebelum itu, +/- 35 kali terjadi di masa
pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Ancaman shutdown pernah terjadi pada
bulan April 2011 (bukan September/Oktober) karena pemecahan masalah hanya
bersifat sementara. Pembahasannya nanti ada di bawah. Baca terus ya :)
Jadi kenapa tidak ada kesepakatan, sehingga shutdown
terjadi?
Isu paling utama yang kali ini jadi sasaran tembak
Republiken adalah program kesehatan masyarakat yang dijuluki 'Obamacare'.
Program ini didasarkan pada UU Layanan Kesehatan yang lolos persetujuan Kongres
pada tahun 2010 dan pelaksanaannya secara luas dimulai tanggal 1 Oktober 2013.
UU ini mengamanatkan kemudahan pemberian asuransi kesehatan untuk masyarakat
miskin dan yang lanjut usia---golongan yang selama ini dianggap tidak mampu
untuk membeli asuransi kesehatan. Republiken yang menentang UU ini berargumen
bahwa beberapa ketentuan dalam UU malah membuat APBN bengkak karena subsidi
silang bagi masyarakat miskin dan yang lanjut usia. Sehingga Republiken
menuntut APBN dikurangi, khususnya agar 'Obamacare' ini tidak bisa berjalan.
Kok begitu? Kan sudah ada UU-nya.
Nah, maka dari itu, Partai Demokrat gigih menolak berbagai
usaha Partai Republik untuk menggagalkan pelaksanaan 'Obamacare'.
Gara-gara satu hal, hampir seluruh program Presiden dan
layanan Pemerintah Pusat lainnya harus terhenti. Beberapa contoh diantaranya
adalah berhentinya misi NASA (lembaga antariksa), berhentinya penelitian
kesehatan di bawah NHS (Layanan Kesehatan Nasional), tertundanya penyelidikan
kecelakaan transportasi di bawah Komisi Nasional Keselamatan Transportasi alias
KNKT AS, tutupnya tempat tujuan wisata di berbagai wilayah AS dan luar negeri
di bawah naungan Federal (Taman Nasional, Museum, Kebun Binatang Nasional,
Monumen Peringatan, dll.). Saya sebut 'luar negeri' karena taman makam tentara
AS yang gugur di Perang Dunia II misalnya, ada yang berada di Inggris dan
Perancis. Ditutupnya taman makam ini menimbulkan kemarahan dari banyak warga AS
atau keluarga tentara tersebut yang ingin berziarah.
Dampak negatif lainnya dialami Pemda DC (ditambah dengan
terpaksa harus ikutan shutdown), Pemda Virginia, dan Pemda Maryland. Negara
bagian Virginia dan Maryland adalah tetangganya DC. Sebagaimana halnya Jakarta
Raya disokong oleh Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok yang masuk wilayah
propinsi lain. DC adalah kota Pemerintahan Pusat. Tempat tinggal 800 ribu PNS
Pusat yang dilarang bekerja tentu saja tersebar di DC, Virginia, dan Maryland.
Jika mereka tidak bekerja dan tidak digaji, pastinya akan juga mengurangi
aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, DC juga merupakan
lokasi banyak tempat wisata Federal yang terpaksa harus ditutup sementara.
Dari gambaran di atas, tutupnya Pemerintah Pusat
mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, terutama dari sektor pariwisata
dan industri penunjangnya (hotel, restoran, transportasi, dll.). Diperkirakan
total perekonomian AS merugi setidaknya USD 24 miliar akibat government
shutdown selama 16 hari.
Hari ke-10 shutdown, Kementerian Dalam Negeri menawarkan
Pemda-Pemda untuk membuka tempat wisata Federal yang berlokasi di wilayah
negara bagian masing-masing tetapi dengan biaya operasional ditanggung APBD.
Enam Pemda langsung menyambut tawaran itu, demi bergeraknya industri penunjang
di negara bagian tersebut dan kembali memberikan pemasukan pajak daerah.
Contohnya adalah Pemda New York yang menanggung operasional tempat wisata
Patung Liberty dan Pemda Arizona yang menanggung operasional Taman Nasional Grand
Canyon.
Ketika shutdown terjadi, Presiden Obama langsung melakukan
pidato kenegaraan untuk meyakinkan militer bahwa pembayaran gaji dan tunjangan
untuk mereka tidak akan berpengaruh. Kongres juga akhirnya meloloskan keputusan
untuk membayar gaji (secara rapel) seluruh PNS Pusat yang dirumahkan. Layanan
permohonan visa melalui Kedubes AS di seluruh dunia juga dijamin tetap
berjalan, walau proses visa di AS sendiri agak tersendat kalau lokasi kantor
pemrosesannya berada di dalam gedung Kementerian/Departemen Federal yang
ditutup.
Sedangkan Walikota DC sejak awal bersikap tegas untuk tetap
membuka layanan Pemda, seperti Dinas Kebersihan (pengambilan sampah),
Perpustakaan Daerah, Ditlantas (permohonan SIM dan KTP), dan bus Circulator $1.
Beliau bersikukuh bahwa semua PNS Pemda DC tidak ada yang 'tidak penting'
(non-essential). APBD cadangan digunakan untuk menutup biaya operasional dan
hal ini didukung DPRD. Pak Wali juga tidak henti-hentinya menyatakan tuntutan
APBD DC untuk 'dimerdekakan' dari APBN Federal.
Kalau 'gagal bayar' itu hubungannya apa?
Ada UU yang mengatur bahwa penambahan pagu utang (debt
ceiling) harus disetujui Kongres. Sejak krisis ekonomi tahun 2008 yang dialami
AS dan Eropa, pengeluaran pemerintah AS meningkat tinggi demi program-program
yang mendorong ekonomi tumbuh dan stabil kembali. Karena pengeluaran tidak
sebanding dengan pemasukan, maka pemerintah AS berhutang, salah satunya dengan
menerbitkan surat berharga. Sebagian besar surat berharga AS dipegang oleh
Cina.
Pagu utang terakhir sebesar USD 16.7 triliun sebenarnya
sudah terlewati bulan Mei 2013 lalu. Tetapi Kementerian Keuangan diperbolehkan
untuk menerapkan siasat akuntansi khusus demi menutupi pengeluaran dan membayar
utang tanpa harus melebihi pagu utang yang berlaku. Hasil hitung-hitungan para
ahli, usaha ini akan mentok pada tanggal 17 Oktober 2013. Dalam arti, jika
Kongres tidak menyetujui kenaikan pagu utang, maka AS akan tidak mampu lagi
membayar utang-utangnya (gagal bayar alias default) dan berbagai pengeluaran
lainnya perlahan-lahan mulai tanggal 18 Oktober 2013, dengan perkiraan saldo
benar-benar akan habis dalam satu bulan.
Bila itu terjadi, perekonomian dunia terancam kacau. Suku
bunga akan naik, mendapatkan pinjaman akan lebih susah. Belum lagi ekonomi
negara-negara pemegang surat berharga AS juga akan goyang, karena AS tidak bisa
membayar utang yang jatuh tempo.
Mirip halnya jika Anda punya kartu kredit, maka Anda
haruslah mampu membayar lunas utang kartu kredit Anda tepat waktu. Kalau sampai
gagal bayar, salah satu akibatnya adalah catatan skor kredit Anda akan jelek
dan akan susah meminjam uang di berbagai lembaga keuangan lainnya.
Syukur-syukur tidak dikejar-kejar penagih utang (debt collector)...
Per tanggal 17 Oktober 2013 kan pemerintahan AS sudah
berjalan lagi. Sudah beres masalahnya?
Ya dan tidak. Partai Republik akhirnya mengalah. Hasil
pengambilan suara (voting) di tingkat Senat dan House meloloskan kesepakatan
dimana APBN akan cukup untuk pengeluaran sampai 15 Januari 2014 dan debt
ceiling cukup untuk membayar utang sampai 7 Februari 2014 (plus beberapa minggu
dengan mengais dana yang tersisa).
Lho, maksudnya? Cuma 3 bulan?
Ya, begitu lah, nanti diperkirakan akan 'berantem' lagi. Ini
juga mengapa pada tahun 2011 seperti diceritakan di atas, konflik shutdown
terjadi pada bulan April dan bukan bulan September/Oktober. Pemecahan
masalahnya, kesepakatan politiknya, hanya untuk jangka pendek. Begitu terus.
Capek nggak sih? Frustasi rakyat AS kepada para politisinya tidak jauh beda
dengan keadaan di Indonesia.
Jika Anda berencana untuk mengunjungi AS, harap diantisipasi
ancaman shutdown berikutnya. Hitung waktunya dengan seksama kapan sebaiknya
mengajukan permohonan visa. Jika shutdown terjadi lagi, bisa saja layanan
permohonan visa AS nanti akan ikut berpengaruh. Selain itu, ingat juga bahwa
banyak tempat wisata yang dioperasikan Pemerintah Federal akan ditutup.
Dari kesepakatan yang langsung ditandatangani Presiden Obama
tanggal 16 Oktober 2013 menjelang tengah malam, patut dicatat bahwa Pemda DC
juga diberikan keleluasaan untuk mengelola pengeluarannya tanpa perlu
persetujuan Kongres, tapi lagi-lagi hanya untuk sementara, hanya sampai
September 2014. Ya, paling tidak, jika shutdown terjadi lagi sebelum September
2014, masyarakat DC dan PNS Pemda DC sementara bisa bernapas lega.
======================.jpg)